UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

128 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian Yand Diamandemen Serta Proses dan Perubahannya

No. Panggil

342.02 UUD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

84 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah perkekmbangan dan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi. Zaman Orde Lama bangsa Indonesia hidup dalam kekuasan otoritarianisme. yaitu kehidupan demokrasi di bawah satu kekuasaan tunggal yang diistilahkan dengan Demokrasi Terpimpin.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pemgakuan Nama Ru…

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Kep.Mendagri No. 125, 105-180 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelompok Pakar Pembakuan Nama Rupabumi Mendagri, Kep. Mendagri No. 125.105-846 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembakuan Nama Rupabumi Mendagri, Kep. Mendagri No. 125. 105-847 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Tim Nasional Pembakuan Nama…

Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia Yang Mengatur Sektor Jasa Keuangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

800 halaman ; $c 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 KUM

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Tata Cara ppembentukan p…

Buku ini mencakup kumpulan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Maritim

Buku ini mencakup semua peraturan perundang-undangan di bidang Maritim

Himpunan peraturan tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara

Dalam ketentuan pasal 122 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat menunjuk Komandan/Kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selalu Papera. Dengan disahkannya Peraturan Pan…

Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia

Sepanjang penelitian ini, belum terdapat buku himpunan undang-undang dan peraturan yang lengkap mengenai kelautan Indonesia. Lebih-lebih dengan kenyataan bahwa masih ada peraturan kelautan Indonesia dalam bentuk ordonansi yang berbahasa Belanda. Dalam himpun ini ordonasi tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, peraturan perundang-undangan terbaru seperti Undang-U…