Hukum Laut

Hukum laut terus mengalami perkembangan dan relevan dengan kepentingan nasional Negara Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan kelautan Indonesia sebagai penjabaran dari visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hukum laut ditinjau dari aspek hukum internasional dan hukum nasional perlu dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum untuk memperkuat pilar budaya m…

Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indoesia

Konvensi PBB tentang Hukum Laut III Tahun 1982 (Unclos 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasi dengan undang-undang nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia, Konvensi ini sangat bermakna dan berarti karena dengan adanya Konvensi…

Hukum Internasional Laut Indonesia

Tudjuan daripada tulisan ini adalah tjaturganda. Pertamatama, ia mentjoba mewakili pendapat jang mendukung teori gugusan. Dibelanja teori untuk gugusan-gugusan pada umumnja, tapi ia lebih chusus tentang gugusan Indonesia. Tidaklah dimaksudkan bahwa penjadjian akan bersifat tuntas atau konklusif, karena data jang dipergunakan tidak memungkinkan pelukisan lengkap daripada fakta, karakteristik, tu…

Buku Panduan Aspek-Aspek Teknis Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS…

Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Penandatanganan Konvensi ini menandai akhir dari Konferensi Hukum Laut PBB ketiga yang telah berlangsung sejak 1973-1982. Konvensi ini resmi berlaku sejak 16 November 1994, duabelas bulan setelah ratifikasi ke-60 didepositkan kepada PBB. Kita tidak perlu memperdebatkan pencapaian-pencapaian Ko…

Konvensi Hukum Laut 1982

Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat dalam menyusun suatu perangkat hukum laut yang baru untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hasil-hasil yang telah dirumuskan oleh kurang lebih 159 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dituangkan dalam bentuk naska…

Hukum Laut Indonesia

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain, dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral. Hal ini berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat. Pelanggaran terhadap wilayah…

Hukum Laut Internasional

Buku Hukum Laut Internasional ini berisi ringkasan mengenai hukum laut yang baru dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan konvensi sebagai suatu usaha agar materi yang rumit ini mudah dimengerti dan dipahami oleh para pembaca awam. Dengan demikian tujuan penulisan ini sederhana saya yaitu sebagai uraian dari pokok-pokok konvensi dan bukan suatu penjelasan yang lengkap dari ketentuan-ketentuan ter…

Sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-03-2389-3

Deskripsi Fisik

xii, 267 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.448 TRI s

Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan (ARCHIPELAGIC STATE) yang sebagian besar wilyahnya terdiri atas perairan,Indonesia tentu memerlukan banyak ahli dibidang hukum laut, baik hukum laut nasional maupun hukum laut internasional.lebih jauh lagi,tentunyaa kita berharap banyak mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari dan menguasai hukum laut ini. Buku Hukum Laut Internasional dan Hukum laut Indonesia ini di…

Hukum laut internasional

Sejak tahun anggaran 1975/1976, di samping serangkaian kegiatan berupa penelitian Hukum, Perencanaan Naskah Akademis RUU, Pertemuan Ilmiah, BPHN mempunyai kegiatan lain yang tidak kurang pentingnya yang berupa penulisan karya ilmiah dibidang hukum. Kepada mereka yang dianggap mampu, berwibawa serta berbobot, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional diminta menulis suatu karya ilmiah di bidang hukum …