a. Implementasi UURI No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. khususnya pada penetapan batas kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut (Pasal 18). membawa implikasi pada penentuan batas wilayah kerja Pangka/an TNI AL (Lantamal/Lanal) untuk lebih mensinergikan tugas-tugas TNI AL dl daerah dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah …
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Ill (Lantamal III) merupakan bagian dari Gelar Pangkalan Utama yang berada di jajaran Koarmabar, dengan pembagian wilayah kerja tertentu yang sangat penting da|am menanggulangi berbagai macam bentuk ancaman yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian awal sebagai dasar penarikan batas untuk penataan wilayah kerja Lanal-lanal dibawah Lantamal III. Untuk…
Propinsi Lampung dan Propinsi Banten merupakan dua propinsi yang pantainya saling berhadapan dan dibatasi oleh laut dengan jarak kurang dari dua puluh empat mil laut. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 menjadikan batas daerah di laut mempunyai arti yang sangat penting dan bernilai strategis. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong bagi kedua propinsi untuk melaksanakan kegiatan penetapa…
Dalam menentukan batas wilayah laut propinsi harus memperhatikan aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridisnya adalah batas wilayah laut propinsi sejauh 12 mil laut dari garis air rendah, sedangkan aspek teknisnya antara lain penentuan posisi titik kerangka dasar, penentuan garis air rendah, penentuan titik flx perum dan lain-lain. Pada pelaksanaan di lapangan harus berpedoman pada ketentuan…
Wujud dan konfigurasi wilayah RI yang khusus, yaitu sebagai Negara yang wilayahnya berbentuk kepulauan, memerlukan cara-cara penyatuan yang khusus pula. Penentuan batas wilayah Negara Kepulauan Indonesia secara benar dengan suatu metode yang diakui, ditetapkan dengan garis dasar. Garis dasar merupakan masalah yang sangat mendasar, karena untuk menentukan seberapa jauh ke arah lauta suatu negara…