Gagasan penerbitan buku ini timbul semata-mata karena didorong oleh kenyataan yang penulis rasakan, sejak tahun 2005 terlibat dalam Tim Delimitasi Batas Maritim Indonesia, yaitu minimnya buku yang ditulis oleh para ahli yang pernah terlibat dalam perundingan dan penetapan batas maritim Indonesia yang dapat dijadikan rujukan ilmiah dan praktis dalam implementasi aspek teknis hukum laut di Indone…
Pemberlakuan konvensi PBB 1982 tentang Hukum Lalut (UNCLOS 1982) pada tanggal 16 Nopember 1994 secara universal menetapkan negara-negara pihak untuk sesegera mungkin mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi sesuai prosedur formal legislasi nasional masing-masing negara. Sebagaimana kita ketahui bangsa Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 pada tangga…
Konvensi PBB tentang Hukum Laut III Tahun 1982 (Unclos 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasi dengan undang-undang nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia, Konvensi ini sangat bermakna dan berarti karena dengan adanya Konvensi…
Wujud dan konfigurasi wilayah RI yang khusus, yaitu sebagai Negara yang wilayahnya berbentuk kepulauan, memerlukan cara-cara penyatuan yang khusus pula. Penentuan batas wilayah Negara Kepulauan Indonesia secara benar dengan suatu metode yang diakui, ditetapkan dengan garis dasar. Garis dasar merupakan masalah yang sangat mendasar, karena untuk menentukan seberapa jauh ke arah lauta suatu negara…
Sepanjang penelitian ini, belum terdapat buku himpunan undang-undang dan peraturan yang lengkap mengenai kelautan Indonesia. Lebih-lebih dengan kenyataan bahwa masih ada peraturan kelautan Indonesia dalam bentuk ordonansi yang berbahasa Belanda. Dalam himpun ini ordonasi tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, peraturan perundang-undangan terbaru seperti Undang-U…