Text
Mewujudkan Redd+
REDD+ harus menghasilkan perubahan. REDD+ mengharuskan reformasi kelembagaan dan tata kelola secara luas, misalnya hak guna lahan, desentralisasi dan pengendalian korupsi. Reformasi Ini memungkinkan untuk meninggalkan "bisnis seperti biasa”, dan melibatkan masyarakat dan para pengguna hutan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Kebijakan bukan hanya untuk kehutanan. Strategi REDD+ harus mencakup kebijakan di luar & bidang kehutanan, misalnya pertanian dan energi, dan berkoordinasi lintas sektoral secara lebih baik untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi yang bersumber dari luar sektor kehutanan. Imbalan berbasis kinerja merupakan kunci walaupun terbatas. Imbalan berbasis kinerja secara langsung memberi insentif dan ganti rugi kepada pemilik dan para pengguna hutan. Namun skema seperti imbalan jasa lingkungan (PES) bergantung pada berbagai prasyarat yang biasanya lemah sehingga butuh waktu untuk mengubahnya, misalnya terjaminnya hak guna lahan, solidnya data dan transparannya tata kelola. Kendala-kendala ini memperkuat perlunya reformasi kelembagaan dan kebijakan secara luas. Kita harus belajar dari masa lalu. Banyak pendekatan dalam REDD+ sekarang dianggap serupa dengan kegiatan sebelumnya untuk melestarikan dan mengelola hutan secara lebih baik, namun sering tingkat keberhasilannya terbatas. Belajar dari pengalaman di masa lalu akan meningkatkan peluang efektivitas REDD+. Keadaan dan ketidakpastian negara harus dipertimbangkan. Keadaan setiap negara menyebabkan keragaman model REDD+ dengan berbagai kelembagaan dan kebijakan yang berbeda. Ketidakpastian mengenai bentuk sistem REDD+ global di masa depan, kesiapan negara dan kesepakatan poIitik menuntut keluwesan dan pelaksanaan REDD+ secara bertahap.
Tidak tersedia versi lain