Text
Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Berorientasi Maritim : Strategi dan Kebijakan Yang Integral
Dengan kebijakan politik, ekonomi dan pertahanan keamanan, yang didukung peraturan dan perundangundangan kemaritiman diharapkan mampu menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasional secara integral. Namun hal ini bukanlah perkara mudah, semangat menjadi bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh tekad yang kuat dan komitmen bersama dari para pengambil kebijakan di negeri ini. - Laksamana TNI Dr. Marsetio Barangkali pemahaman dan kesimpulan berbagai teori tentang Kuasa Laut atau Sea Power yang relevan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah salah satu pernyataan yang menyebutkan bahwa “Bangsa yang mengabaikan dan menelantarkan Kuasa Lautnya bisa berakhir dengan kehilangan kedaulatannya. Adapun bangsa yang kuat dan yang sejahtera adalah mereka yang secara cerdas membangun, memelihara dan meningkatkannya". - Laksamana TNI (Purn) Achmad Soetjipto Di sektor jasa penyediaan tenaga kerja (pelaut) untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besar. Potensi ini menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis seiring dengan bergesernya pusat kegiatan ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. - Prof Dr. Rokhmin Dahuri, MS Pembangunan struktur ekonomi Indonesia selain didorong untuk memberi dukungan pada pengembangan potensi maritim yang relatif tertinggal juga diarahkan untuk memberikan kemampuan kepada lembaga negara melalui ocean governance yang bersih dan berwibawa serta keterpaduannya dengan sektor swasta mampu mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Tidak tersedia versi lain