Text

Perencanaan Wilayah di Indonesia

---

Perencanaan wilayah yang melihat suatu wilayah sebagai suatu kesatuan ruang, sudah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan lagi keberadaannya di Indonesia. Sekarang sudah semakin disadari bahwa dalam pembangunan, perencanaan sektoral saja tidak cukup. Persoalan dimana sektor tersebut dikembangkan, serta bagaimana kaitan antarsektor, juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Peran Bapeda, sebagai badan yang menyusun rencana wilayah, semakin lama semakin diperhatikan. Bahkan perencanaan pembangunan nasional, yang biasanya bersifat sektoral, sekarang juga sudah didampingi oleh perencanaan ruang nasional. Adalah hal yang sangat disayangkan bahwa makin besarnya kesadaran akan pentingnya perencanaan wilayah serta makin luasnya praktik perencanaan wilayah, kurang diikuti oleh adanya pustaka mengenai hal ini. Pustaka mengenai perencanaan wilayah di Indonesia, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, masih sangat sedikit. Buku kecil ini mencoba mengisi kekosongan tersebut. Buku ini merupakan kumpulan dari tiga kasus mengenai perencanaan wilayah di Indonesia. Tidak banyak kasus yang ditinjau, akan tetapi kasus yang dibahas dicoba untuk divariasikan. Mulai dari kasus suatu wilayah yang terdiri atas satu kabupaten dengan kota yang merupakan satu kesatuan, dilanjutkan oleh kasus suatu propinsi dan kemudian suatu kasus yang bersifat nasional. Terlihat bahwa wilayah seakan-akan hanya terbentuk oleh suatu batas administrasi. Sebetulnya, hal tersebut tidak selamanya benar. Selain dibentuk oleh batas administrasi, wilayah dapat dibentuk oleh batas lainnya. Hanya karena kepraktisan dalam studi dan dalam pelaksanaan rencana, batas wilayah sering bertepatan dengan batas adminsitrasi. Selain dari cakupan wilayahnya yang bervariasi, masalahnya pun, dipilih yang bervariasi pula. Seperti kasus di wilayah Bekasi yang terdiri atas Kota serta Kabupaten Bekasi, yang mempersoalkan bagaimana suatu wilayah yang terkena krisis diharapkan dapat bangkit kembali. Ketika krisis multidimensi melanda Indonesia pada tahun 1997, Bekasi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terkena dampak sangat parah. Dalam kasus Wilayah Jawa Barat, dibahas persoalan yang lebih luas yaitu persoalan pendekatan atau konsep dalam perencanaan wilayah. Persoalan pendekatan atau konsep perencanaan ini bagi Jawa Barat merupakan hal yang penting karena sebelum krisis, dengan jelas, Jawa Barat menerapkan konsep pusat pertumbuhan dengan mengandalkan perkembangan pertumbuhan pada wilayah sekitar DKI (Botabek), wilayah timur (Karawang sampai ke Cirebon), serta wilayah barat (Serang). Ternyata pada saat krisis, justru wilayah-wilayah tersebut yang mengalami dampak paling besar. Dengan demikian, menjadi pertanyaan, apakah pendekatan kutub pertumbuhan ini masih tepat untuk dianut Jawa Barat dengan melihat rentannya pertumbuhan wilayah-wilayah tersebut di atas. Pada kasus mengenai Indonesia secara keseluruhan, dibahas masalah yang paling sering dijumpai dalam perencanaan wilayah, yaitu masalah kesenjangan wilayah. Kesenjangan ini ternyata berkaitan pula dengan konsep perencanaan yang dianut secara nasional. Jadi, tiga kasus ini dipilih karena variasi permasalahan serta cakupan wilayahnya. Karena ketiga kasus tersebut disusun untuk keperluan yang berbeda, maka mungkin pembaca akan menjumpai sebuah uraian yang dibahas di beberapa bagian. Hal ini sukar dihindari karena bertujuan menjaga agar isi dari bab tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga kasus tersebut dipahami dengan baik oleh penulis karena penulis merasa “dekat? dengan wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun 1999, penulis mendapat tugas menyelenggarakan mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah di Jurusan Teknik Planologi ITENAS. Penulis memilih Bekasi sebagai daerah studi karena Bekasi adalah wilayah yang mengalami dampak krisis paling parah di Jawa Barat. Tahun 1999 adalah tahun dimana data mengenai dampak tersebut mulai ada. Dengan data tersebut, penulis menyusun sebuah artikel yang dimuat di Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, serta sebuah artikel populer untuk surat kabar Pikiran Rakyat. Rangkuman kedua artikel tersebut ditambah dengan bahan-bahan lainnya menjadi Bab 2 dari buku ini. Pada tahun 1993, penulis mulai akrab dengan Jawa Barat karena penulis mengerjakan suatu penelitian mengenai perwilayahan Jawa Barat Sebapaj kerja sama antara Jurusan Teknik Planologi ITB dengan Bappeda Jawa Barat. Semenjak itu, perkembangan Jawa Barat selalu menjadi pengamatan penulis sehingga hasilnya dapat menjadi bahan untuk menyusun Bab 3 dari buku ini. Kesenjangan wilayah di Indonesia menjadi perhatian penulis karena penulis mempunyai dugaan bahwa dengan adanya krisis, wilayahwilayah di Indonesia yang semula berkembang pesat, mendapat dampak yang paling besar, dan wilayah-wilayah “pinggiran” justru “diuntungkan' oleh krisis ini. Setidak-tidaknya, dampaknya tidak cukup kentara. Dengan keadaan seperti itu, diduga kesenjangan wilayah di Indonesia akan mengecil. Untuk mengetahui benar tidaknya, sudah pasti diperlukan suatu penelitian. Penulis merasa bersyukur bahwa Jurusan Planologi ITB bersedia untuk mensponsori penelitian ini. Hasil penelitian inilah yang kemudian menjadi Bab 4 dari buku ini. Jadi, latar belakang tiap bab dari buku ini sangat bervariasi. Dengan demikian, penulis berharap walaupun buku ini kecil, tetapi dapat menggambarkan bagaimana keadaan perencanaan wilayah di Indonesia. Bukanlah suatu kebetulan apabila semua bab membahas persoalan pada saat krisis. Krisis ternyata telah memberikan kesadaran bahwa selama ini banyak kebijaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan wilayah, yang tidak tepat. Saat krisis merupakan saat untuk memikirkan kembali arah kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan serta perkembangan dari perencanaan wilayah pun tidak luput dari hal tersebut. Perkembangan yang terjadi pada ketiga kasus studi tersebut hanyalah mencakup sampai dengan pertengahan tahun 2000. Setelah itu, terjadi banyak perkembangan lain, misalnya saja, pelaksanaan otonomi daerah yang tidak semuanya seperti yang diharapkan. Krisis multidimensi yang terus terjadi, tidak sempat lagi dibahas dalam buku ini. Juga setelah tahun 2000 sampai buku ini terbit, terdapat banyak perubahan. Perubahan tersebut sengaja tidak kami hapuskan dalam buku ini. Beberapa perubahan penting dengan berlakunya otonomi sejak 1 Januari 2001 di antaranya adalah kotamadya berubah menjadi kota otonom. Beberapa propinsi mengalami pemekaran sehingga Jawa Barat menjadi Propinsi Jawa Barat dan Banten (mencakup Kab. Serang, Lebak, dan Pandeglang). DI Aceh berubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan terwujudnya buku ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lingkungan akademis Jurusan Teknik Planologi ITB tempat penulis bekerja, yang telah memberikan iklim untuk menulis, rekan rekan, dan mahasiswa atas berbagai pertanyaan yang dilontarkannya baik di dalam maupun di luar kelas. Khusus untuk penulisan Bab 2, ucapan terimakasih disampaikan pada Jurusan Teknik Planologi ITENAS yang telah mempercayai penulis untuk memimpin studio wilayahnya sehingga mengilhami penulis untuk menulis Bab 2. Seperti telah dikatakan di atas, penulisan Bab 3 diawali dengan keterlibatan penulis dalam studi perwilayahan Jawa Barat. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Binsar PHN MSP selaku Ketua UPP pada waktu itu, yang memberi kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam studi tersebut. Juga kepada Prof. Tommy Firman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis sesuatu pada buku Peringatan 40 tahun Planologi. Walaupun buku tersebut tidak jadi diterbitkan, tetapi hal tersebut telah mendorong kami untuk menulis mengenai Jawa Barat, yang akhirnya setelah dikembangkan menjadi Bab 3 dari buku ini. Kepada Dr. Heru Purboyo serta Dr. Arief Rosyidi pimpinan Departemen Teknik Planologi periode 1998-2001, diucapkan terima kasih atas sponsornya untuk mengadakan penelitian mengenai akibat krisis terhadap kesenjangan wilayah di Indonesia, yang kemudian menjadi Bab 4 dari buku ini. Kepada Dian Amalia dan Kusuma Sari yang telah membantu mengolah data juga diucapkan terima kasih.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

711.598 SIT p

Penerbit

Bandung : ITB., 2002

Deskripsi Fisik

11a; 133 hlm.; 20.5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-9299-69-1

Klasifikasi

711.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tata Ruang Indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Siti Sutriah Nurzaman

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar