Hukum laut terus mengalami perkembangan dan relevan dengan kepentingan nasional Negara Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan kelautan Indonesia sebagai penjabaran dari visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hukum laut ditinjau dari aspek hukum internasional dan hukum nasional perlu dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum untuk memperkuat pilar budaya m…
Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat berbagai kewajiban yang dibebankan kepada Indonesia oleh Hukum Internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, seperti telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1985, dan telah pula diatur dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maupun dalam UU No. 9 tahun 1985…
Konvensi PBB tentang Hukum Laut III Tahun 1982 (Unclos 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasi dengan undang-undang nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia, Konvensi ini sangat bermakna dan berarti karena dengan adanya Konvensi…
Sea Power Indonesia yang mencakup semua potensi kekuatan maritim : armada kapal perang, armada niaga, industri perikanan, industri maritim, jasa maritim, infrastruktur maritim, masyarakat maritim, pariwisata maritim, budaya maritim dan penegakan hukum di laut, merupakan manajemen penggunaan dan pengendalian laut untuk kemakmuran bangsa. Dalam konteks itu, Presiden Joko Widodo menetapkan lima pi…
Buku ini disusun sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual. Pengkajian jenis Kekayaan Intelektual (KI) dalam buku ini disajikan sesuai dengan perkembangan perlindungan KI yang secara nasional maupun internasional. Paparan materi dalam buku ini memuat tentang konsep perlindungan Kekayaan Intelektual, teori-teori, Convention/Treaty, Perundang-undangan sistem perli…
Aspek Sosial-budaya dan Ekonomi merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan kawasan yang baik tidak akan tercapai tanpa'mengikutsertakan” pengembangan aspek sosial-budaya dan ekonomi tersebut. Pedoman Teknis E-KKP3K yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. …
Dalam 7 tahun terakhir ini bencana alam di D Indonesia datang silih berganti. Usai gempa dan tsunami dahsyat di kawasan pesisir Nanggroe Aceh Darussalam (26/12/2004) yang menewaskan lebih dari 200.000 orang, hanya berselang tiga bulan gempa bumi mengguncang Pulau Nias, Sumatera Utara. Setelah itu Yogjakarta juga dihantam gempa, Sidoarjo meluap lumpur panasnya, pantai selatan Jawa Barat disapu t…
The purpose of Part 1 is to provide some background material basic to the study of economics. In Chapter 1 we will investigate various definitions of “economics” and discuss the role that economic theory plays in understanding how real-world economies operate. Since this book is primarily concerned with the development of theoretical tools, it is important for us to begin with an understand…
Kelembagaan KIMBis ini merupakan kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan penyebaran dan pengembangan hasil penelitian. Sehingga lembaga ini diharapkan dapat berperan juga dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh seba…